Pemkot Depok Launching Bantuan Pangan Non Tunai

Headlinejabar.comDEPOK,  Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, melaunching program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kantor Kecamatan Cipayung, Selasa (21/3/2017). Program ini diklaim sebagai cara mengurangi angka kemiskinan di kota tersebut.

Sedikitnya 36.993 warga Depok menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Peluncuran BPNT langsung oleh Walikota Depok Mohammad Idris.

Pemberian kartu itu sebagai tindak lanjut dari peluncuran BPNT secara nasional oleh Presiden Joko Widodo di Gor POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, pekan lalu.

“Sebanyak 36.993 KKS akan dibagikan ke seluruh warga Depok. Voucher tersebut bisa digunakan untuk membeli beras sejahtera (rastra) maupun gula di e-Warong yang telah ditunjuk,” ujar Idris, kemarin.

Dia mengatakan, tujuan pemerintah menyelenggarakan KKS, tidak hanya untuk sekadar membagi-bagikan kartu kesejahteraan. Tapi di lain sisi, pemerintah ingin mendidik dan mencerdaskan warga, menggunakan sebuah informasi teknologi (IT).

“E-Voucher yang dibagikan ini berisi saldo sebesar Rp110 ribu per bulan. Warga sebaiknya menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak usah berlebihan, karena dana ini akan terakumulasi setiap bulannya dan tidak akan hangus. Dengan cara menggesek kartu, kita mengenalkan warga untuk melek IT,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Kania Purwanti mengatakan, program pemerintah kota setara dengan program Kementerian Sosial.

Bahwa bantuan tersebut meliputi bantuan pendidikan, kesehatan melalui program keluarga sejahtera.

“Pendamping program keluarga sejahtera ada di lantai satu di Baleka, mereka setiap saat melakukan pertemuan kelompok. Insa Allah tidak salah sasaran karena hampir setiap bulan mereka mengadakan pertemuan kelompok dengan masyarakat miskin. Saat ini kami memiliki 43 pendamping,” katanya.

Camat Cipayung Asep Rahmat menambahkan, total keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Cipayung terdaftar sebanyak 1.080 warga.

Warga tersebut bisa menggunakan KKS di e-warong yang berada di daerah Cipayung Jaya.

“Mudah-mudahan jumlah ini bisa tepat sasaran, sehingga tidak ada warga kurang mampu lagi yang berteriak, belum kebagian jatah. Dengan adanya KKS ini secara otomatis mengurangi pekerjaan lurah yang tahun lalu mengurusi distribusi rastra,” tandasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *