Hasto PDI-P Sindir Depok, Idris: Jangan Asbun

mohammadidris.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris membalas sindiran Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto soal prestasi PKS puluhan tahun yang memimpin Depok.

Cibiran itu dilontarkan Hasto buntut dari PKS yang belakangan keras menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya ingatkan kepada seluruh politisi apalagi pejabat tinggi negara di berbagai instansi pemerintahan, masa pasca pandemi rakyat kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, maka sebaiknya masing-masing dari kita menjaga hati, jaga lisan, hati-hati berstatmen, lakukan tindakan yang mencerahkan, jangan bertindak membuat suasana gaduh,” kata Idris, Minggu (18/09/2022).

“Sejak 2006 kader PKS menjadi kepala daerah, alhamdulillah pembangunan di Depok mengalami kemajuan, baik dari sisi pengelolaan keuangan, program-program pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, dan terus mengalami kemajuan sampai saat ini,” jelas Idris.

“Jadi kalau Depok dikecilkan dengan mempertanyakan kemajuan kota, itu menyinggung perasaan semua pihak yang telah menorehkan karya-karyanya untuk Depok. Apalagi statmennya salah Pak Hasto sudah berpuluh tahun, padahal sampai saat ini pemerintahan yang dipimpin kader PKS baru 18 tahun (2006-2022),” jelasnya.

“Termasuk, teman-teman anggota DPRD Depok sudah banyak membantu kemajuan Depok dengan anggaran aspirasi (pokir) dari Pemkot untuk setiap anggota tidak kurang dari Rp 3 miliar,” beber Idris.

Kalau dinilai gagal, sambung Idris, maka hendaknya mereka harus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran Aspirasi dan Pokir yang dialokasi pemkot berdasarkan kesepakatan bersama.

“Makanya, jangan asal bunyi atau asbun, bicaralah secara rasional tidak emosional, dengan etika tidak dengan prasangka,” tegas Idris.

Dikatakan Idris, kenaikan harga BBM yang menjadi kebijakan pemerintah, kemudian ada partai politik yang mempunyai pandangan berbeda serta mengkritik pemerintah, bagi dirinya itu biasa.

Bahkan masyarakat mendemo Pemkot Depok, padahal yang menaikkan adalah pemerintah pusat, namun bagi masyarakat bahwa Pemkot Depok adalah bagian dari pemerintah, bukan dari partai politik.

Menurutnya, pendemo pun diterima dengan baik oleh Pemkot Depok, pihaknya sampaikan kebijakan pemerintah diambil dengan berbagai pertimbangan, tentunya, kami Pemkot mematuhi dan bahkan mengamankan kebijakan tersebut.

“Serta menggantikan giat sosial kepada masyarakat sesuai arahan dan instruksi pemerintah melalui kementerian terkait. Bahkan Pemkot mengambil langkah tindak pasca kebijakan BBM yang bernuansa kepedulian sesama,” jelas Idris.

Dikatakan Idris, selama menjabat sebagai Wali Kota Depok, pihaknya terus mengebut pembangunan infrastruktur, bahkan, seluruh komponen di Kota Depok juga ikut ambil bagian dalam membangun Kota Depok.

“Hasil pembangunan Depok adalah hasil kerja seluruh komponen kota, dengan cibiran itu tentu yang tersinggung adalah semua warga Kota Depok,” tuturnya.

Salah satunya, ujar Idris, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat yang berhasil diraih Kota Depok.

“Kota Depok menerima opini WTP 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2021 dan merupakan raihan WTP terbanyak se-Indonesia,” ujarnya.

“Ini menunjukkan dalam pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), juga informasi keuangan yang dihasilkan Kota Depok dapat komprehensif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya clean dan good government,” jelasnya.

Selanjutnya, ungkap Idris, Kota Depok telah berhasil menyabet penghargaan daerah penerima gelar Adipura 2017 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Gelar Adipura merupakan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada daerah di Indonesia yang dinilai berhasil dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan dan Kota Depok berhasil meraih gelar tersebut,” terang Idris

Idris kembali melanjutkan, prestasi yang sudah ditorehkan Kota Depok lainnya, seperti menempati urutan ketiga kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia pada 2021, adapun persentase tingkat kemiskinan Kota Depok sebesar 2,58 persen.

Menurutnya, meski menempati posisi ketiga sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah, namun persentase angka kemiskinannya Kota Depok mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 2,45 persen dari total penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Saat ini Kota Depok telah memiliki infrastruktur penting untuk memberdayakan potensi penduduk usia produktif yang jumlah sebesar 71,5 persen dari total 2 juta penduduk Kota Depok berdasarkan data BPS tahun 2020.

“Infrastruktur itu di antaranya Alun-alun Kota Depok di kawasan GDC, taman di 63 kelurahan dan Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Depok yang dilengkapi berbagai fasilitas berstandar nasional, itu yang sudah dimiliki Kota Depok,” bebernya.

Tentunya dengan fasilitas itu, ucap Idris, menunjang sarana pembinaan dan peningkatan prestasi, serta daya apresiasi olahraga untuk masyarakat.

“Sebagai informasi dengan infrastruktur itu maka program yang berkaitan dengan anak muda misalnya di bidang keolahrgaan telah berhasil menorehkan sejumlah prestasi,” tuturnya.

“Di program basket kita sudah masuk ke provinsi yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh provinsi, lalu di voli dan sepakbola dan semua ini termasuk prestasi Kota Depok,” tegas Idris.

Selain itu, sambung Idris, tahun ini Kota Depok juga memiliki sembilan prioritas pembangunan, pertama ialah rehab jembatan GDC, kedua ialah betonisasi Jalan Boulevard GDC, ketiga ialah penataan pedestrian Margonda segmen 3, keempat ialah penanganan pekerjaan beton dari Simpang Kartini sampai sebelum Ciliwung.

Kelima ialah DED Alun-alun dan Taman Hutan Kota Wilayah Barat, keenam ialah rehab total Puskesmas Bojongsari, ketujuh ialah pembangunan pusat olahraga dan UMKM di beberapa kecamatan.

“Kedelapan ialah pembangunan dan penataan lingkungan pada

kantor kecamatan dan beberapa kantor kelurahan yang saat ini sedang berjalan, dan kesembilan ialah pembangunan dan penataan lingkungan Taman Musik Kota Depok, semuanya kami targetkan rampung akhir Desember 2022,” terang Idris.

Sementara itu, ungkap Idris, pada pembangunan non fisik yang sudah dicapai Kota Depok ada dalam fokus peningkatan kinerja dalam menyejahterakan masyarakat berdasarkan standar ukuran capaian dari sisi kinerja, Kota Depok pun terus menambahkan satu poin guna meningkatkan strata.

“Saat ini, Kota Depok mendapatkan akreditasi CC dengan nilai sekitar 7,8, kami tengah berupaya membawa Kota Depok mendapatkan akreditasi B dengan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Angka Partisipasi Murni (APM),” tandas Idris.

*Harga BBM Naik, Idris Antisipasi Lonjakan Inflasi

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah diprediksi berpotensi pada kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran dan kemiskinan.

Meski demikian, ujar Idris, penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah saat ini, bertujuan untuk mengurangi subsidi yang menjadi beban APBN dan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Menurut Idris, inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen, dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen.

“Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” tuturnya.

Untuk penanganan dampak penyesuaian harga BBM, lanjut Idris, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan, di antaranya BLT BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.

“Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.

Terdapat empat poin utama dalam  penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok, pertama, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp 150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran PPKS, 500 sasaran PSKS serta 500 sasaran disabilitas dan lansia, juga sedang direncanakan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.

“Kedua, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin. Pada Selasa 6 September 2022, telah dilaksanakan pasar murah di Kelurahan Pasir Putih, Mampang dan Kalibaru, dengan alokasi masing-masing lokasi sebanyak 120 paket,” ungkapnya.

“Skema nilai paket sebesar Rp 125.000 dengan subsidi APBD sebesar Rp 77.000, warga hanya membayar Rp. 48.000, terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 2 liter. Selanjutnya sedang direncanakan pasar murah di 8 (delapan) titik, dimana banyak masyarakat  rentan yang terdampak,” tuturnya.

Ketiga, sambung Idris, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), start up, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lain-lain, yang bisa diakses oleh warga.

“Keempat atau yang terakhir, menggerakan kembali program D’SABER atau Depok Sedekah Bersama, yang pada saat lalu kita gulirkan, demikian pula gerakan kepedulian sosial yang berada di lingkungan masyarakat yang sangat tinggi,” tutup Idris.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *