Idris Paparkan Tiga Poin Perda Penyelenggaraan Bidang Perhubungan

mohammadidris.id-Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, tiga poin penting tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Yaitu kepemilikan garasi, layanan uji Kir dan pemasangan iklan reklame di angkutan umum.

“Melalui perda ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hadir untuk menjamin keteraturan di tengah masyarakat,” kata Mohammad Idris, Jumat (10/01/2020).

Dia memaparkan, seperti dalam pasal 34 tentang garasi, pemilik mobil wajib memiliki atau menguasai garasi. Artinya setiap orang atau badan usaha wajib memarkirkan kendaraan di area miliki sendiri, sewa ataupun garasi bersama.

Lebih lanjut, ucapnya, sanksi administrasi akan diberlakukan bagi pemilik mobil yang tidak memiliki garasi. Denda yang akan dikenakan sebesar Rp 2 juta, tertuang pada pasal 34B ayat 3.

“Kami masih memberikan jangka waktu dua tahun bagi implementasi perda ini. Untuk tahun ini berupa penyusunan regulasi pedoman teknis dan mekanisme pengaturan, sedangkan di 2021 berupa sosialisasi, fasilitasi, asistensi dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, ujarnya, dalam perda ini juga memuat terkait layanan Uji Kir. Pada pasal 37 ayat 1 berisi setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

“Kartu uji itu berbentuk kartu pintar (smart card), sertifikat, dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman,” tuturnya.

Dia menyebut, pada pasal 43, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengizinkan angkutan umum memasang iklan reklame dengan sejumlah ketentuan. Antara lain dipasang pada badan kendaraan
dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan.

“Diaturnya pemasangan ini agar pemilik angkutan umum juga memiliki tanggung jawab membuat nyaman kendaraannya. Dengan demikian, warga kembali menggunakan angkutan umum,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *