Ikuti Roadshow Bersama Menko PMK, Idris Jabarkan Strategi Depok Atasi Stunting dan Kemiskinan

mohammadidris.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengikuti Acara Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara virtual.

Dalam roadshow tersebut, Wali Kota Depok, Kyai Idris, melakukan dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Kyai Idris mengatakan, tahun 2022, angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan bawah standar di Kota Depok sebesar 3,48 persen.

“Ini menurut WHO tahun 2019 prevalensi 3,48 persen masuk kategori rendah,” ujar Kyai Idris saat acara, Jumat (20/01/2023).

Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mempunyai tekad kuat dalam menangani stunting, sebab, menurutnya, stunting merupakan permasalahan masa depan.

“Kami punya tekad bahwa stunting ini bukan sekadar permasalahan yang sepele, tapi penyelesaian stunting ini permasalahan masa depan generasi,” tuturnya.

“Itu prinsip kami, maka Pemkot Depok membuat inovasi dan kolaborasi penanganan stunting antara lain D’Sunting Menara dengan berbagai kegiatannya, Disdik melawan stunting, Sekolah Pra Nikah, dan Gemar Ikan Gerakan Makan Ikan Gerimis Telur,” jelasnya.

“Selain itu, ada Forum Anak Lawan Stunting, ada juga program anak anak GenRe yaitu Ngobrol Kecil Tapi Asik Bareng Duta GenRe, ini beberapa kegiatan, inovasi untuk menangani permasalahan stunting,” ungkapnya.

“Kami juga membuat pusat pemulihan gizi buruk di Puskesmas Sukmajaya, ini sejak tahun 2008 dan pertama di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kyai Idris, persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2021 ialah 2,58 persen, sehingga posisi Kota Depok tiga terendah se-Indonesia, setelah Kota Sawahlunto dan Kota Tanggerang Selatan (Tangsel).

“Lalu, pada tahun 2022, Kota Depok berada pada posisi lima terendah di bawah Kota Sawahlunto, Balikpapan, Bangka Barat, Kota Tangsel, dengan besaran 2,53 persen (penduduk miskin Kota Depok),” ungkapnya.

Lanjutnya, sejumlah strategi penanggulangan kemiskinan juga dilakukan Pemkot Depok, di antaranya penggunaan satu data kemiskinan melalui Sitpas atau Sistem Terintegrasi Pelayanan Sosial yang dikembangkan menjadi Sistem Satu Data KODE MASAKINI (Kota Depok Masyarakat Miskin Terintegrasi).

Selain itu, ucapnya, integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis  sasaran dan kewilayahan dengan titik berat pada peningkatan Human Development Index (HDI).

“Strategi penguatan program Kartu Depok Sejahtera terintegrasi dengan 7 kegiatan, antara lain, BPJS PBI APBD, bantuan siswa miskin, bantuan siswa berprestasi, dan renovasi rumah tidak layak huni,” terangnya.

“Lalu Bantuan Pangan Kota (BPK), bantuan lansia dan disabilitas berdaya, santunan kematian dan bantuan keterampiln serta pelatihan kerja untuk warga tidak mampu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan harapan untuk pemerintah pusat, di antaranya pihaknya meminta kepastian metode yang digunakan dalam mengumpulkan data status gizi balita.

“Apakah menggunakan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi yang berbasis masyarakt PPGBM atau SSGI, sehingga datanya hanya satu,” tutur Kyai Idris.

“Terlalu banyaknya apliansi yang digunakan, sehingga menimbulkan beban pelaporan yang tinggi,” tegasnya.

Maka, sambung Kyai Idris, diharapkan tidak menambah aplikasi baru, karena aplikasi PPGBM sudah digunakan posyandu, yang dinilai cukup efektif dan dilaksanakan secara konsisten di Kota Depok.

“Juga kesepakatan hasil survei Regsosek sebagai satu data kemiskinan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.