mohammadidris.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Kota Depok sebagai salah satu daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, memang membutuhkan bantuan anggaran dari Ibu Kota untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Salah satunya terkait permasalahan sanitasi.
“Kota Depok sebagai penyangga DKI Jakarta memang membutuhkan anggaran besar untuk menangani masalah sanitasi,” kata Idris, Selasa (21/06/2022).
Menurut Idris, khusus persoalan sanitasi, DKI Jakarta memang belum membantu Kota Depok secara optimal. Namun, ujar Idris, untuk mendukung masalah kualitas udara sebagai bagian dari program sanitasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan bekerja sama dalam hal penanganan kemacetan melalui operasional transportasi massal Bus Rapid Transit atau BRT (Trans-Jabodetabek) dari Depok ke Jakarta. Itu juga berkontribusi pada peningkatan kualitas udara di DKI Jakarta dan Depok.
Lanjut Idris, terkait sanitasi, DKI Jakarta pernah beberapa kali memberikan bantuan secara langsung untuk pembangunan IPAL komunal. Dan peminjaman truk pengangkut sampah.
“Namun untuk saat ini, DKI Jakarta lebih fokus pada transportasi dan penanganan banjir,” ujar Idris.
Idris menyatakan, terdapat sejumlah persoalan penting di Kota Depok yang dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan DKI Jakarta. Yang pertama, pengendalian banjir (hulu dan hilir), lalu minimnya drainase lingkungan yang terpadu dengan drainase kota.
Di samping itu, ujar Idris, Kota Depok memiliki 28 situ yg perlu diupayakan untuk melakukan normalisasi dan penataan lainnya guna menampung air yang lebih besar lagi.
Yang kedua, sambung Idris, terkait pengendalian pencemaran udara. Menurutnya, komuter dan kendaraan menjadi penyumbang polusi. Oleh karenanya, perlu kerja sama untuk mengadakan alat pengukur kualitas udara dan menanam sejuta pohon di daerah-daerah perbatasan sebagai buffer zone dengan DKI Jakarta. Serta membebaskan lahan sempadan sungai dan situ di daerah perbatasan DKI.
Ada pula persoalan ketiga dalam mengatasi kemacetan, di mana kapasitas jalan minim dibanding volume kendaraan. Utamanya dengan penyediaan angkutan massal dan pembukaan akses-akses jalan baru yang menghubungkan Depok dan DKI.
“Keempat mengenai penataan kawasan kumuh. Karena banyak kaum urban yang datang ke Depok dan tingg di bantaram KA, sungai serta situ,” katanya.
Dengan sejumlah persoalan tersebut, penting untuk melakukan kerja sama antara Kota Depok dengan DKI secara berkelanjutan.
“Yang penting dilakukan secara berkelanjutan ialah penanganan kemacetan, pengendalian banjir, penataan situ dan sungai, penataan kawasan kumuh, serta pengelolaan persampahan terpadu,” tandas Idris.
