Nirwasita Tantra, Idris Paparkan Sederet Program Lingkungan Hidup di Depok

mohammadidris.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris memaparkan sederet program peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan yang implementasinya di Kota Depok.

Paparan tersebut disampaikan Idris sebagai bahan penilaian untuk meraih penghargaan Nirwasita Tantra 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

Lewat video berdurasi 10 menit 23 detik yang ditayangkan di kanal YouTube pribadi Mohammad Idris, dirinya mengatakan, luas wilayah Kota Depok saat ini ± 19.990,62 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan.

Untuk jumlah penduduk Kota Depok tahun 2021 yaitu 2.085.935 jiwa dengan kepadatan penduduk 10.415 jiwa/Km2 dan laju pertumbuhan penduduk 1,92 persen.

Dikatakan Idris, peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan perkotaan dengan segala aktivitasnya, menjadi faktor pendorong dan memberikan tekanan terhadap komponen lingkungan yang akan mempengaruhi kondisi dan kualitas lingkungan hidup di Kota Depok

“Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Depok tahun 2021 sebesar 51,93 atau kategori sedang,” katanya.

Idris menuturkan, berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan tim pokja, OPD teknis, akademisi, serta komunitas lingkungan, ditetapkan tiga isu prioritas yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan di Kota Depok.

Pertama isu timbunan sampah, kedua isu kemacetan dan ketiga isu pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH).

Idris mengungkapkan, persentase pengurangan sampah pada tahun 2021 yaitu 15,07 persen dan persentase penanganan sampahnya 81,08 persen.

Adapun inovasi yang dilakukan oleh Kota Depok dalam mengatasi permasalahan persampahan, pertama program bank sampah dengan penerapan 3R.

Jumlah bank sampah pada tahun 2020 adalah 315 unit, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 381 unit, Kota Depoj pun memiliki dua bank sampah induk.

Inovasi selanjutnya yaitu pengolahan sampah organik dengan metode maggot dan pengomposan di Unit Pengolah Sampah atau UPS.

Idris mengatakan, dalam inovasi program Pembinaan Masyarakat dilakukan dengan membentuk tim sosialisasi pemilihan sampah, yang dimulai dari tingkat RT dan RW.

Lebih lanjut, ujar Idris, penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat akibat aktivitas penduduk, akan menimbulkan kemacetan.

Guna mengatasi kemacetan ini beberapa inovasi dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, yaitu melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, penerapan sistem satu arah serta menutup sejumlah jalur U-Turn.

“Selanjutnya, pembangunan shelter ojek online, pembangunan underpass Dewi Sartika,

pembangunan trotoar yang ramah disabilitas di Jalan Margobda Raya, pelebaran beberapa titik simpang,” tuturnya.

“Ada juga penyediaan layanan bus rapid transit dan Jabodetabek Residence Connexion

serta adanya Area Traffic Control System (ATCS) yang terkoneksi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dan CCTV pada setiap persimpangan,” ungkap Idris

Idris menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan tempat tinggal, akan berdampak pada alih fungsi RTH menjadi bangunan untuk pemukiman.

Pemkot Depok pun telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan RTH, pertama ialah penetapan RTH dan pembentukan regulasi.

Kota Depok merupakan yang pertama kali menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan saat ini sedang menyelesaikan penyusunan perda tentang perlindungan pohon.

Inovasi kedua, ujar Idris, mengenai pembangunan sejumlah taman-taman kelurahan, pada tahun 2021 telah dibangun 6 taman kelurahan, untuk jumlah taman kelurahan sendiri dari tahun 2016 hingga 2021 sebanyak 53 taman.

Selain taman kelurahan sampai tahun 2021, Kota Depok pun telah memiliki 2 taman arboretum di SMAN 8 dan SMAN 10 Kota Depok, lalu ada juga 18 lokasi taman jalur,

11 lokasi taman pulau jalan dan

169 lokasi taman lingkungan RT/RW.

Untuk ketiga, sambung Idris, melalui pembangunan Alun-alun Kota Depok dengan luasan 3,9 hektar yang diresmikan tahun 2020, kemudian keempat ialah penetapan taman lembah gurame sebagai ruang bermain ramah anak

pada 16 Agustus 2021.

Taman Lembah Gurame Kota Depok mendapatkan sertifikat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak

Selanjutnya kelima ialah program E-KPT berupa aplikasi sistem berbasis web, berfungsi sebagai tools yang menampilkan vidio profile dan lokasi taman-taman kelurahan, data penananan pohon, data lubang resapan biopori, data sumur resapan serta kinerja para petugas taman.

Keenam, program Kampung Iklim,

tahun 2021 terpilih dua lokasi proklim yang mendapatkan penghargaan sertifikat proklim utama yaitu RW 07 Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung dan RW 10 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya.

Selain itu, adanya program-program konservasi lingkungan, salah satunya program 100 Ribu Lubang Biopori di setiap kelurahan,

untuk mendukung program tersebut diadakan lomba pembuatan 100 ribu lubang resapan biopori serta pembuatan lubang respan biopori di wilayah kerja masing-masing OPD.

Ada juga pembangunan sumur resapan, tahun 2021 dibangun 1.133 sumur resapan, jumlah sumur resapan dari tahun 2015 hingga 2021 sebanyak 2.040 sumur resapan.

Menurut Idris, program konservasi lainnya adalah penanaman pohon, Pemkot Depok telah menargetkan 3.000 penanaman pohon setiap tahun.

Selain itu, telah dilaksanakan aksi tanam pohon di bantaran sungai Ciliwung sebanyak 150 pohon setinggi 1 meter.

“Pemkot Depok pun telah mempunyai kebun bibit yang menyediakan berbagai macam tanaman untuk konservasi dan siap memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bibit pohon sebagai upaya konservasi lingkungan,” tutur Idris.

Idris pun membeberkan, Depok juga menjadi kota yang mengikuti program Global Covenant of Mayors (G-COM) for Climate and Energy, menjadi salah satu dari lima kota dalam proyek penyusunan inventarisasi emisi gas rumah kaca dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

“Pemerintah Kota Depok telah melakukan program-program inovatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan berdasarkan isu prioritas yang ada, sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” terang Idris.

“Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga DPRD Kota Depok,” kata Idris.

Di tempat berbeda, Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad (TM) Yusufsyah Putra mengapresiasi atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Pemkot Depok.

Menurutnya, DPRD Kota Depok mendukung program-program lingkungan untuk penanganan sampah, kemacetan, pemenuhan RTH dan program lingkungan lainnya melalui penganggaran, pengelolaan lingkungan hidup yang meningkat setiap tahunnya.

“Anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup ada di beberapa perangkat daerah di Kota Depok

dan juga kelurahan serta kecamatan, khusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selaku pelaksana urusan lingkungan hidup,” ungkapnya.

“Pada tahun 2021 dianggarkan senilai Rp 162.330.948.648 (anggaran pengelolaan lingkungan hidup), mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai Rp 155.429.592.828,” ungkap Putra.

Dikatakan Putra, dari anggaran yang ada, realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar 92,70 persen pada 2021 yang juga mengalami peningkatan di tahun sebelumnya yaitu 90,06 persen.

“DPRD Kota Depok telah menerbitkan beberapa peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan yang berwawasan lingkungan, di antaranya Perda Nomor 9 Tahun 205 tentang RPPLH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau.

“Ada juga Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pada tahun 2021 kami sedang melakukan penyusunan perda tentang perlindungan pohon,” imbuhnya.

Putra menuturkan, DPRD Kota Depok melakukan pengawasan secara rutin kepada perangkat daerah serta terhadap jalannya peraturan-peraturan yang telah diterbitkan.

“DPRD Kota Depok selaku mitra pemerintah juga memberikan saran masukan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya bidang lingkungan hidup dan menjadi rekomendasi perbaikan program dan anggaran, sehingga penyelengaraan pemerintah ke depannya bisa lebih baik lagi,” tutup Putra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *