Pemkot Depok Resmi Tetapkan Aturan I’tikaf, Idulfitri dan Larangan Mudik

mohammadidris.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 451/203-HUK tentang Penyelenggaraan I’tikaf, Salat Idul Fitri , dan Perayaan Idul Fitri 1442 H/2021 M selama masa pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut termaktub pelaksanaan i’tikaf 10 hari terakhir Ramadaan dapat dilakukan di masjid dengan mematuhi sejumlah aturan. Yakni pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan i’tikaf dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan i’tikaf dengan membuat surat pernyataan.

Surat pernyataan berisikan komitmen dan kesungguhan serta tanggung jawab pengurus masjid dalam melaksanakan dan mengawasi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Jumlah jamaah peserta i’tikaf paling banyak 20 persen dari kapasitas ruangan yang ada. Kemudian, peserta i’tikaf juga wajib mengenakan masker, menjaga jarak, mengukur suhu tubuh, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

Selanjutnya, ceramah atau kegiatan kajian selama pelaksanaan i’tikaf dilakukan paling lama 30 menit. Serta pelaksanaan sahur dilakukan dengan menggunaan nasi kotak dan protokol kesehatan yang ketat.

Pemkot Depok juga menerbitkan aturan terkait larangan mudik. Selain itu, Pemkot Depok mengeluarkan aturan pengendalian mobilitas penduduk selama masa sebelum larangan mudik, pada masa larangan mudik, dan setelah masa larangan mudik dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 443/201.1-Huk/Satgas.

Menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris, seperti yang sudah disampaikan pemerintah pusat bahwa kegiatan mudik dari dan keluar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dilarang kecuali mereka yang memiliki kepentingan sangat mendesak.

“Misalnya, ada keluarga yang wafat atau sakit, dan alasan lainnya yang dikecualikan. Maka harus menyertakan surat izin atau dispensasi keluar masuk yang dikeluarkan oleh lurah setempat,” ujar Mohammad Idris melalui youTube pribadinya, Senin (03/05/2021).

Bagi warga luar daerah yang masuk ke Kota Depok diwajibkan melapor ke RW, RT, dan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), serta melaksanakan isolasi mandiri selama tiga hari.

Untuk kegiatan warga selama masa cuti Idul Fitri dari 12-16 Mei 2021, pihaknya membatasi aktivitas di tempat pariwisata dan wahana keluarga. Dengan jumlah pengunjung maksimal 20 persen dari kapasitas tempat.

“Demikian pula untuk pengunjung pusat perbelanjaan dan bioskop dibatasi maksimal 30 persen dari kapasitas tempat,” katanya.

Pemkot Depok bersama TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan pada level komunitas, RT, RW, dan Satgas KSTJ akan selalu mengawasi secara ketat terhadap pelaksanaan sejumlah aturan tersebut. Termasuk mengawasi mobilitas warga di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Mohammad Idris juga menekankan pembayaran THR maksimal H-7 Lebaran. Terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Idris menekankan kepada perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan maksimal H-7 Lebaran. Aturan ini juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 560/207/Naker/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam SE tersebut, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi perusahaan seperti THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih. Selain itu, besaran THR diberikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu bagi pekerja/ buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja/ buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan tetapi belum mencapai 12 bulan diberikan secara proporsional.

Sementara untuk pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan, bagi yang bekerja selama 12 bulan atau lebih.

Sedangkan pekerja yang belum mencapai 12 bulan, maka dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Terakhir, THR keagamaan juga wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *