mohammadidris.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerima kunjungan kerja (kunker) Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bey Triadi Machmudin di Balai Kota Depok, Rabu (01/11/2023).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, bersama sejumlah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan perwakilan tokoh masyarakat ke Pj Gubernur Jabar.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris pun berharap dengan banyaknya pencapaian yang sudah disampaikan Pemkot dalam forum ini, bisa menjadi pertimbangan mendapatkan perhatian dari Pj Gubernur untuk Kota Depok.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Depok pada 2022 mencapai 5,24 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,31 dan Jabar 5,45 persen, kemudian pendapatan per kapita 2022 Kota Depok targetkan 24,82 juta dan terealisasi 38,23 juta.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat 7,21 persen dari tahun 2021, lalu persentase penduduk miskin berkurang 0,05 persen dari 2,58 menjadi 2,53 persen.
Penduduk miskin terendah se-Jabar dan lima terendah se-Indonesia, selain itu, penanganan inflasi yang dilakukan Pemkot Depok patut diancongi jempol, sebab tingkat inflasi Kota Depok terendah se-Jawa Barat.
“Mudah-mudahan ke Depok dengan banyaknya capaian yang sudah disampaikan, Pak Pj Gubernur Jabar sudah liat data, masalah inflasi, IPM dan lain-lain, ini suatu hal oleh-oleh yang bisa jadi pertimbangan perhatian ke Depok, dari sisi kebutuhan peningkatan pemberdayaan masyarakat,” kata Kyai Idris, usai menerima kunker Pj Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin.
Lebih lanjut, Kyai Idris menekankan pentingnya sinergi antara kewenangan pemerintah provinsi dan daerah, seperti tentang kebijakan ketenagakerjaan yang saat ini menjadi permasalahan.
“Ketika kewenangan pengawasan di provinsi, tetapi tidak melakukan pengawasan berkala, akhirnya kita berkepentingan melindungi para pekerja,” ujarnya.
“Seperti kasus PT Tokai yang akhirnya di PHK semua, karena kita tidak Berdaya, kalau provinsi sinergi dikasih semacam surat tugas pengawasan atau penindakan itu misalnya bisa,” jelasnya.
“Ini yang saya katakan harusnya dibuat raker (rapat kerja) jangan forum, kalau forum tidak berkesinambungan,” imbuhnya.
“Kalau raker ditetapkan timeline-nya, tugasnya kayak apa, diberikan kewenangan tugas,” ujarnya.
Begitu pula dengan kegiatan kepramukaan, misalnya, Kwartir Nasional (Kwarnas) mengamanatkan agar Kwartir Ranting atau Kwarran (tingkat kecamatan) untuk mengintervensi seluruh pelajar di kota/kabupaten, termasuk di dalamnya pramuka jenjang pendidikan SMA.
“Ketika hendak mengutus Pramuka Penegak (SMA) misalnya, kita tidak punya kewenangan ketika kepala sekolahnya melarang, itu hal-hal teknis, tetapi berat juga kalau tidak ada koordinasi ataupun sinergi yang kuat,” jelas Kyai Idris.
Dia melanjutkan, ada sejumlah hal yang menjadi tantangan bagi Kota Depok, sehingga memerlukan intervensi dan komitmen dari Provinsi Jabar.
Pertama, program pengelolaan sampah dan penataan lingkungan, intervensi penanganan sampah di hulu berupa bantuan revitalisasi Unit Pengolahan Sampah (UPS), agar meminimalisir sampah tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Kedua, modernisasi teknologi pengolahan sampah, yang sudah ada dalam Anggaran Biaya Tambah (ABT) pada tahun depan, tetapi perlu perhatian lebih serius lagi.
“Ketiga, penataan situ-situ di Depok sebagai lumbung air kota, bentuk revitalisasi ekosistem terkait penataan lingkungan, kita (Depok) ada 26 situ dan ini kewenangan ada di pemerintah provinsi,” jelasnya.
Keempat, peningkatan infrastruktur penataan Simpang Jalan Cinere dan Sawangan, ini merupakan jalan nasional dan provinsi.
“Kelima, pelebaran Jalan Cinere untuk mengurangi kemacetan di Sawangan,” katanya.
“Pembangunan tol yang sudah dibangun tidak dibarengi dengan jalan pendamping, sehingg menjadi permasalahan ketika sudah masuk ke Depok,” ungkapnya.
Keenam, penanganan jalur pada perbatasan Bogor, perlunya pembangunan underpass Citayam, belum terlaksana.
“Ketujuh, pembangunan kode kreatif hub sebagai pusat kegiatan teknologi, wadah Asosiasi Startup di Indonesia,” ujarnya.
“Alhamdulillah dua kota se-Indonesia, Depok termasuk nominator bersama Surakarta, beruntung Surakarta (masuk dalam Jaringan Kota Kreatif UNESCO) dari sisi Craft,” tuturnya.
“Mudah-mudahan ke depan bisa (Kota Depok), apalagi kalau sudah ada kreatif center, tiga tahun lalu sudah dijatah Pak Gubernur, kita ajukan lagi tahun depan, mudah-mudahan dikabulkan,” tandas Kyai Idris.